manfredodicrescenzo –Pemerintah Korea Selatan akan mulai menyalurkan bantuan tunai kepada seluruh warga negaranya pada 21 Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang konsumsi domestik di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi. Langkah ini diumumkan Sabtu (5/7) setelah Majelis Nasional menyetujui anggaran tambahan pada Jumat (4/7).
Bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal agresif Korea Selatan senilai 31,8 triliun won atau sekitar Rp378,5 triliun. Semua warga negara Korea Selatan yang tinggal di dalam negeri pada tanggal 18 Juni 2025 akan menerima bantuan satu kali sebesar 150 ribu won atau sekitar Rp1,7 juta. Pemerintah berharap distribusi bantuan ini akan mendorong belanja rumah tangga dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Pencairan dana secara luas ini ditujukan untuk meningkatkan konsumsi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat,” tulis pernyataan resmi pemerintah.
Selain bantuan universal tersebut, Korea Selatan juga merencanakan distribusi bantuan tambahan yang disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Rumah tangga berpenghasilan rendah kemungkinan akan menerima nilai bantuan yang lebih tinggi. Detail teknis skema tambahan ini masih dalam tahap finalisasi oleh kementerian terkait.
Langkah ini mencerminkan strategi fiskal ekspansif yang kini diterapkan oleh banyak negara maju untuk menanggulangi dampak ekonomi global. Menurut data Bank of Korea, tingkat konsumsi rumah tangga menurun selama dua kuartal terakhir akibat lonjakan harga dan suku bunga.
Dengan pencairan bantuan ini, pemerintah berharap terjadi peningkatan belanja konsumen dalam sektor ritel, makanan, dan jasa. Langkah ini juga diharapkan menekan potensi resesi teknikal yang membayangi ekonomi Korsel sejak awal 2025.
Masyarakat diminta menantikan informasi resmi mengenai mekanisme pencairan dan kriteria bantuan tambahan. Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi distribusi dan memastikan dana tepat sasaran.
Rincian Bantuan Ekonomi Tunai Korea Selatan: Siapa Dapat Berapa?
Pemerintah Korea Selatan menetapkan rincian lengkap bantuan tunai yang akan diberikan kepada warga sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Program ini menyasar kelompok rentan serta penduduk di luar wilayah metropolitan Seoul untuk mendorong konsumsi dan pemerataan pembangunan daerah. Pembayaran tahap pertama dijadwalkan mulai 21 Juli 2025.
Menurut laporan terbaru, individu dalam rumah tangga hampir miskin serta keluarga dengan orang tua tunggal akan menerima bantuan sebesar 300 ribu won atau sekitar Rp3,5 juta. Sementara itu, penerima tunjangan hidup dasar akan memperoleh bantuan lebih besar, yakni 400 ribu won atau setara Rp4,7 juta.
Pemerintah juga memberikan insentif tambahan bagi penduduk di luar Seoul, Gyeonggi, dan Incheon. Warga di wilayah ini akan menerima tambahan 30 ribu won atau sekitar Rp357.000 untuk mendorong pembangunan regional yang lebih merata. Selain itu, individu yang tinggal di 84 komunitas pedesaan dan wilayah nelayan dengan populasi menurun secara nasional akan menerima tambahan 50 ribu won atau Rp525.000.
Program ini dilengkapi dengan pembayaran tahap kedua yang akan dilaksanakan antara 22 September hingga 31 Oktober 2025. Pada tahap ini, 90 persen rumah tangga berpendapatan terendah akan memperoleh tambahan bantuan sebesar 100 ribu won atau sekitar Rp1,1 juta.
Kelayakan untuk bantuan tambahan akan ditentukan melalui penyaringan pendapatan berbasis premi Asuransi Kesehatan Nasional. Pemerintah akan mengumumkan kriteria tersebut secara rinci pada September mendatang.
“Kami akan memastikan persiapan menyeluruh agar program ini dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi dan dukungan bagi kelompok rentan,” ujar Kim Min-jae, Wakil Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, yang memimpin gugus tugas pelaksana program.
”Simak juga: Jorge Martin dan Tekanan Francesco Bagnaia, Evaluasi Kegagalan di Sachsenring“
Langkah ini menunjukkan komitmen Korsel dalam menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan dan memperkecil kesenjangan sosial. Pemerintah juga mengupayakan distribusi yang tepat sasaran melalui koordinasi lintas lembaga dan pengawasan ketat.
Leave a Reply