manfredodicrescenzo – Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan sekaligus pejabat diplomatik tertinggi Takhta Suci. Ia menegaskan bahwa mekanisme penanganan krisis internasional seharusnya berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan melalui dewan ad hoc yang dibentuk sepihak oleh satu negara.
“Baca Juga: Todd Howard Nilai Remaster Lebih Baik dari Remake”
Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian Trump
Dewan Perdamaian pertama kali diperkenalkan Trump dalam konteks rencana Gaza yang menghasilkan gencatan senjata rapuh pada Oktober. Dalam skema awalnya, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian memperluas konsep tersebut dengan menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan menangani konflik global, dengan dirinya bertindak sebagai ketua. Paus Leo, paus pertama asal Amerika Serikat dan dikenal sebagai pengkritik sejumlah kebijakan Trump, disebut sempat diundang untuk bergabung pada Januari.
Alasan Penolakan Vatikan dan Penekanan Peran PBB
Kardinal Parolin menjelaskan bahwa Takhta Suci menolak berpartisipasi karena sifat Dewan Perdamaian yang dinilai berbeda secara mendasar dari kerangka kerja internasional yang lazim. Ia menyebut bahwa PBB memiliki legitimasi dan mandat global untuk menangani konflik serta krisis kemanusiaan. Menurut Parolin, Vatikan secara konsisten menekankan pentingnya multilateralisme dan peran sentral PBB dalam menjaga perdamaian internasional.
Respons Internasional dan Kritik terhadap Dewan Perdamaian
Sejumlah negara dan institusi internasional merespons undangan Trump dengan sikap hati-hati. Italia dan Uni Eropa menyatakan hanya akan hadir sebagai pengamat tanpa bergabung secara resmi. Banyak pakar hak asasi manusia mengkritik Dewan Perdamaian karena dianggap menyerupai struktur kolonial, terutama karena tidak melibatkan perwakilan warga Palestina. Kekhawatiran juga muncul bahwa inisiatif ini dapat melemahkan otoritas dan peran PBB dalam penyelesaian konflik global.
Selain itu, sejumlah analis menilai mekanisme pengambilan keputusan dalam forum tersebut belum jelas dan berpotensi bias. Negara-negara berkembang khawatir suara mereka tidak akan memiliki bobot yang setara. Organisasi masyarakat sipil juga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Mereka menilai upaya perdamaian harus bersifat inklusif, berbasis hukum internasional, dan melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung oleh konflik.
“Baca Juga: Nioh 3 Terjual 1 Juta Copy di Minggu Pertama”
Konteks Krisis Gaza dan Sikap Paus Leo
Penolakan Vatikan terjadi di tengah situasi Gaza yang terus memburuk. Gencatan senjata dilaporkan berulang kali dilanggar, dengan ratusan warga Palestina dan sejumlah tentara Israel tewas sejak Oktober. Serangan Israel terhadap Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan besar, termasuk kelaparan dan pengungsian massal. Paus Leo secara terbuka dan berulang kali mengecam kondisi tersebut. Sebagai pengamat tetap di PBB dengan jaringan diplomatik luas, Vatikan menegaskan akan tetap mendorong penyelesaian konflik melalui jalur internasional yang sah dan inklusif.
Leave a Reply